Dari Wisata Halal Ke Wisata Kesehatan

Dari Wisata Halal Ke Wisata Kesehatan

Setelah wisata halal, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan menjalin kerjasama untuk mewujudkan wisata kesehatan. Kerjasama ini tentu saja menarik dan perlu kita apresiasi. Kita lihat potensi yang ada. Sebagai gambaran, pada 2006 diperkirakan bahwa ada sekitar 350 ribu orang Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri dengan pengeluaran hingga Rp6,6 triliun.

Estimasi yang lebih baru memperkirakan bahwa ada sekitar 600 ribu orang Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri dengan nilai pengeluaran sekitar Rp18 triliun. Wisata kesehatan dinilai dapat menambah pundi-pundi uang negara, karena Thailand yang berhasil mengembangkan wisata kesehatan dapat memperoleh devisa hingga Rp42 triliun pada 2011.

Untuk itulah, baru-baru ini ditandatangani nota kesepahaman antara kedua instansi itu untuk mewujudkan wisata kesehatan di tanah air. Kesepakatan yang dilakukan kedua kementerian tersebut meliputi; koordinasi dan harmonisasi kebijakan serta program dalam pengembangan wisata kesehatan, peningkatan mutu wisaata kesehatan, pengembangan promosi wisata kesehatan, pemberdayaan masyarakat di lingkungan wisata kesehatan, serta pertukaran data dan informasi terkait pengembangan wisata kesehatan.

Berdasarkan nota kesepahaman, Kemenpar memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun standar usaha pariwisata di bidang wisata kesehatan, melaksanakan sosialisasi wisata kesehatan yang bernuansa tradisional, unik, otentik, dan mudah diakses, dan menyusun kerjasama antara sektor swasta di bidang pariwisata dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan.

Kemenpar juga bertugas menyusun strategi pemasaran produk pelayanan kesehatan yang merupakan daya tarik dan daya saing wisata Indonesia dan melakukan identifikasi dan mengusulkan berbagai produk unggulan wisata kesehatan Indonesia untuk dipatenkan sebagai kekayaan intelektual di Indonesia dan dunia

Sementara itu, tanggung jawab pihaknya ialah menyusun dan mensosialisasikan kebijakan wisata kesehatan, mendorong sektor swasta untuk menyelenggarakan rumah sakit unggulan (medical tourism) dan fasilitas kesehatan tradisional unggulan (wellness tourism). Kemudian memfasilitasi ketersediaan fasilitas pelayanan dan pelaksanaan upaya kesehatan lainnya untuk memberikan perlindungan kesehatan wisatawan di 10 destinasi pariwisata prioritas.
Selanjutnya Kemenpar bersama dengan Kemenkes, perwakilan rumah sakit, spa dan asosiasi kesehatan akan membentuk tim kerja yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja bersama.Melihat perkembangan demikian, tentu saja adanya kerjasama ini perlu dukungan semua pihak yang berkepentingan. Mengingat sektor pariwisata dalam segala bentuknya bisa mendatangkan pemasukan yang signifikan bagi negara maupun berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Zaidan Nafis/HALALTREN.COM).