Memberi Rasa Aman Konsumen Muslim

Memberi Rasa Aman Konsumen Muslim

Jaminan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim semakin diperhatikan. Dua tahun lagi, pada tahun 2019, semua produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikat halal. Para pelaku usaha yang menjual produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan diminta untuk memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk yang wajib bersertifikat tidak hanya yang berskala besar, tetapi juga UMKM. Diharapkan juga ketentuan ini bisa memberi nilai tambah produk.

Peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kewajiban adanya sertifikat halal bagi produk yang beredar mulai berlaku lima tahun terhitung sejak aturan tersebut disahkan. Oleh karena itu sejak sekarang masyarakat juga perlu memahami itemitem apa saja yang ada dalam 68 pasal di dalam undang-undang itu, baik pengaturan produk maupun berbagai sanksi yang bakal dikenakan jika perusahaan atau produknya lalai dalam mengurus sertifikasi halal tersebut.

Proses pengajuan sertifikasi itu diawali dengan pengajuan pelaku usaha ke MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPPOM). Kemudian akan dilakukan pengecekan oleh asesor yang ditunjuk, meliputi bahan yang digunakan hingga proses pengolahan. Hasil pengecekan oleh asesor lalu diserahkan kepada MUI yang kemudian dirapatkan di Komisi Fatwa MUI. Jika setelah diteliti ternyata sudah sesuai peraturan, maka dikeluarkan sertifikat halal.

Bagi konsumen muslim, sertifikat ini memberi kejelasan mana saja produk yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak. Memang di pasaran banyak sekali produk dan barangbarang konsumsi beredar. Jika sudah jelas kandungannya meliputi unsur haram, misal restoran babi panggang, maka dengan jelas pula konsumen muslim tak akan mendatangi, apalagi mengonsumsinya. Namun, yang dikhawatirkan adalah unsur-unsur haram yang tersamar bersama komposisi lain produk yang dikonsumsi.

Jika tidak hati-hati dan kurang waspada terhadap komposisi pembentuk sebuah produk, bisa saja mereka akan dengan tidak sengaja mengonsumsinya. Tidak mungkin tiap individu meneliti sendiri apakah sebuah produk itu halal atau bukan. Selain karena pengetahuan yang terbatas, juga memang secara teknis terlalu sulit untuk membuktikan sendiri. Padahal masyarakat muslim wajib tahu status kehalalan sebuah produk. Menjadi tugas MUI untuk melakukan kajian terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Apalagi bagi produsen sebenarnya status yang jelas ini juga sangat meningkatkan nilai tambah produk yang dijual. Konsumen muslim yang semula ragu-ragu membeli sebuah produk karena ketidakjelasan status menjadi lebih yakin dan mau mengonsumsi dan membeli produk mereka. Artinya, konsumen yang dijangkau bakal lebih luas jika produknya sudah memiliki sertifikat halal. Jadi dua pihak diuntungkan, produsen menjual lebih banyak, konsumen yakin kehalalan sebuah produk. (Sumber/Tajuk/SM/15/8/17)