Pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal (JPH)

Pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal (JPH)

Di Indonesia, memang telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sayangnya, undang-undang itu tak bisa langsung dilaksanakan. Kenapa? Karena, belum ada peraturan pemerintah (PP) yang bisa mengatur implementasi undang-undang tersebut. Hasilnya,  undang-undang itu sekarang ini hanya mentok  bin mangkrak dan menjadi “macan kertas” saja.

Padahal, peraturan pemerintah (PP)  Jaminan Produk Halal (JPH) itu sangat diperlukan masyarakat. Setidaknya, ada beberapa hal urgensinya. Diantaranya:

Pertama. Adanya peraturan pemerintah (PP) itu sejatinya menjadi bentuk komitmen pemerintah tentang jaminan produk halal bagi masyarakat. Sayangnya, masih ada saja beberapa kementerian yang belum menyepakatinya. Sehingga, birokrasi pemerintah yang berbelit-belit itu menjadikan jaminan produk halal tak bisa dilaksanakan.

Kedua, Padahal, dengan adanya peraturan pemerintah, kelak semua produk makanan, minuman dan obat-obatan  wajib mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah. Dengan demikian,  masyarakat terjaga dan terhindar dari produk-produk non halal.

Ketiga, jika peraturan ini tak segera dibuat dan disahkan, maka akan menghambat tumbuhnya industri halal di tanah air. Di sisi lain, seolah membiarkan produk-produk asing membanjiri pasar dalam negeri yang tentu saja masih  produk-produk tersebut juga  belum jelas kehalalannya.

Untuk itulah, saat ini sudah semestinya masyarakat terus memantau dan melakukan kritik serta  memberikan masukan terus menerus agar jaminan produk halal menjadi terlaksana dalam industri kita. Dan industri halal di tanah air tak sekadar mimpi semata tapi menjadi kenyataan yang bisa kita saksikan dan nikmati bersama. (YA/halaltren.com).

Penulis. Founder Halaltren.com. WA: 082123147969