Tolak Biaya Isi Ulang Uang Elektronik (E-money)

Tolak Biaya Isi Ulang  Uang Elektronik (E-money)

Kebijakan Bank Indonesia sangat menjengkelkan masyarakat. Setelah masyarakat dipaksa untuk terbiasa menggunakan uang elektronik, pemerintah melalui Bank Indonesia malah coba “memeras” rakyatnya sendiri.

Kali ini dengan adanya rencana pemungutan biaya setiap kali top-up (isi ulang) uang elektronik itu. Besarannya antara Rp. 1. 500 sampai Rp. 2.000. masyarakat harus bersikap tegas atas rencana kebijakan ini. Harus ditolak.

Kenapa harus ditolak? Dalam pembuatan uang elektronik dalam bentuk kartu seperti sekarang ini, sudah dikenai biaya. Artinya pemerintah sudah diuntungkan.

Nah, sekarang, ketika masyarakat mulai banyak yang menggunakan uang elektronik, pikiran “jahat” pemerintah muncul untuk memungut kembali setiap ada pengisian ulang. Jelas, ini ada cara pemerasan model baru ala pemerintah. Itu sebabnya harus ditolak sebab akan semakin membebani masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah memang punya program yang dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT). Tujuannya untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik untuk beragam kebutuhan transaksi. nyatanya, kampanye demikian tak melulu soal memudahkan masyarakat.

Ternyata ada kepentingan dibaliknya. Itu sebabnya, lagi-lagi kembali masyarakat dirugikan. Maka, tak ada kata yang tepat selain masyarakat harus melakukan penolakan atas kebijakan yang menambah beban masyarakat ini. (Zaidan Nafis/HALALTREN.COM).