Waduh Pemerintah Singkirkan MUI Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal

Waduh Pemerintah Singkirkan MUI Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal

Resmi. Di era pemerintahan Jokowi ini, akhirnya pemerintah ambil alih penerbitan sertifikasi halal  yang selama ini dilakukan MUI. Dengan kata lain, pemerintah telah kebiri dan singkirkan MUI.  Ambil alih oleh pemerintah ini mulai berlaku sejak diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu, 11 Oktober 2017.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas.

Setelah sertifikasi halal diambil alih pemerintah, apa dampak negatifnya?  Salah satu yang dianggap bakal berpotensi menjadi persoalan di dalam UU JPH adalah diperbolehkannya berbagai pihak untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berfungsi memeriksa atau menguji kehalalan produk.

Syarat untuk mendirikan LPH memang cukup berat, yakni harus mempunyai kantor sendiri, harus diakreditasi BPJPH, memiliki minimal tiga auditor halal, juga harus punya akses atas laboratorium. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk. Sekarang, kita lihat saja, apakah ambil alih oleh pemerintah ini menjadi lebih baik atau justru kacau balau. (Zaidan Nafis/HALALTREN.COM).